Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 6 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PEMALSUAN TERHADAP NOMOR IZIN EDAR PRODUK KOSMETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Made Satya Wiguna]]>;
<![CDATA[Pande Yogantara]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Perkembangan industri kecantikan dinilai sangat pesat belakangan ini, sehingga memiliki potensi pasar yang relatif besar di tahun 2017 ini. Kementerian Perindustrian mengatakan dengan pertumbuhan tersebut, industri kosmetik tumbuh 20% di tingkat nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan tentang tindak pidana pemalsuan BPOM menerbitkan nomor persetujuan kosmetik menurut hukum Indonesia dan mengakui tanggung jawab pidana orang yang memalsukan nomor persetujuan kosmetik dari BPOM. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Metodologi penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk menyelidiki dan menganalisis kasus berdasarkan pro dan kontra dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait tindak pidana pemalsuan nomor izin kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM menurut undang-undang Indonesia, telah diberlakukan beberapa ketentuan, yaitu KHUP dalam Pasal 386 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tentang Perawatan Kesehatan 2009 dan Edisi 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hukum. diterbitkan oleh BPOM di bawah HUP. Tanggung jawab pidana tunduk pada pelanggaran pidana individu. Kata Kunci : Pemalsuan, Nomor Izin Edar, Pertanggungjawaban Pidana. ABSTRACT The development of the beauty industry is considered very fast lately, so that it has a relatively large market potential in 2017. The Ministry of Industry stated that with this growth, the national cosmetic industry growth has been recorded as a market share. twenty%. The purpose of this study was to determine the regulations regarding the criminal act of forgery. BPOM issues cosmetic approval numbers based on Indonesian law and is aware of the criminal responsibility of people who falsify BPOM cosmetic approval numbers. The method used is a regulatory research method. Supervisory legal research methods use primary and secondary legal materials to review and analyze cases based on the pros and cons of applicable laws and regulations. Regarding the criminal act of falsifying cosmetic license numbers issued by BPOM based on Indonesian law, various legal provisions are enforced, namely KHUP in Article 386 (1) of Law Number 36 concerning Health Care 2009 and Number 8 of 1999 concerning Consumer Legal Protection published by BPOM based on HUP. Criminal liability is subject to individual criminal offenses. Key words: Counterfeiting, Circular Permit Number, Criminal Liability.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS ]]>
<![CDATA[Sheren Gracia Simanjuntak]]>;
<![CDATA[I Made Dwi Dimas Mahendrayana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Sekarang ini, pandemi Covid-19 sudah melanda hampir semua dunia. Tes SWAB (RT-Pcr) atau rapid test antigen merupakan usaha yang sangat berharga bagi para penyedia jasa pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui atau mengkaji perlindungan hukum kepada konsumen yang telah mengalami kerugian dan pertanggung jawaban pelaku usaha dalam menjual alat rapid test antigen bekas tersebut. Studi ini mempergunakan prosedur kajian hukum normatif berdasarkan kepada peraturan undang-undang maupun peraturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum dan literatur-literatur yang terkait. Hasil dari penelitian ini ialah pelaku usaha yang menjual alat rapid test antigen bekas pakai yang telah melanggar hak-hak konsumen dapat dituntut oleh para konsumen berdasar pada “Undang-Undang Perlindungan konsumen”. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Alat Rapid Test Antigen ABSTRACT Currently, the Covid-19 pandemic has hit almost the entire world. The SWAB test (RT-Pcr) or business antigen rapid test is very valuable for health service providers. Therefore, this study aims to determine or examine the legal protection for consumers who have suffered losses and the responsibility of business actors in selling the used antigen rapid test kits. This study uses a normative legal research method based on laws and regulations related to legal issues and related literature. The result of this study is that business actors who sell used rapid test antigen kits that have violated consumer rights can be sued by consumers based on the “Consumer Protection Act”. Key Words: Legal Protection, Concumer, Used Antigen Rapid Test Tool]]>
<![CDATA[TATA CARA PEMILIHAN PERBEKEL ANTAR WAKTU STUDI KASUS PADA DESA PERERENAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gde Agung Ksatria Prabu Canakya]]>;
<![CDATA[Anak Agung Angga Primantari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[BSTRAK Dalam tatanan desa terdapat Kepala Desa/ Perbekel yang disebut sebagai pejabat dalam Pemerintah Desa dimana memiliki wewenang, fungsi, dan tanggungjawab untuk mempejuangkan rumah tangga desa dan mewujudkan tugas dari Pemerintahan Daerah. Pemilihan Perbekel menjadi salah satu bentuk praktik untuk menyampaikan kehendak warga di wilayah desa. Pemilihan Perbekel di Desa Pererenan merupakan salah satu proses Pemilihan Calon Perbekel yang sangat jarang dilakukan yang mana Perbekel yang sedang menjabat telah meninggal dunia sebelum masa jabatannya selesai sehingga disebut pemilihan Calon Perbekel Antarwaktu. Pemilihan Perbekel Antarwaktu dilaksanakan dengan musyawarah desa, yang mana jumlah undangan peserta musdes pada Pilkel di desa Pererenan sebanyak 65 orang, dan dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Pererenan. peserta dalam musyawarah harus berjumlah ganjil yang di pilih sebagai peserta. Dalam melakukan Pemilihan Perbekel Antarwaktu harus memperhatikan tahapan-tahapan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel serta Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Perbekel Antarwktu. Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pemilihan Perbekel Antar Waktu, Musyawarah Desa ABSTRACT In the village setting, there is the Village Head/Perbekel who is referred to as an official in the Village Government who has the authority, function and responsibility to fight for village households and carry out the tasks of the Regional Government. The election of Perbekel is a form of practice to convey the will of residents in the village area. The election of the Head of Worker in Pererenan Village is one of the processes for the Selection of Candidates for Worker Candidates which is rarely carried out where the Head of Worker who is in office has died before his term of office ends, so it is called the election of the Candidate for Internship Worker Candidates. The election of the interim head of village was carried out in a village meeting, in which the number of invited participants in the musdes for the election in Pererenan village was 65 people, and was held in the Meeting Room of the Perbekel Pererenan office. Participants in the deliberation must be an odd number of participants who are selected as participants. In conducting the election of interim workshops, one must pay attention to the stages in accordance with Badung Regency Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning Procedures for Selection and Dismissal of Worker and Badung Regent Regulation Number 54 of 2017 concerning Procedures for Selection of Interim Worker. Keywords: Village Government, Election of Inter-time Worker, Village Deliberation]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KEWAJIBAN PENCANTUMAN HARGA MAKANAN PADA USAHA KULINER (STUDI EMPIRIS TEMPAT MAKAN DI DALUNG PERMAI) ]]>
<![CDATA[Dyah Putri Sukmadewi]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji suatu kerugian yang dialami oleh konsumen akibat tidak tercantumnya harga makanan dalam daftar menu makanan serta hubungan atas perlindungan konsumen. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terlihat jelas betapa pentingnya hak-hak seluruh konsumen yang memang sudah seharusnya dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, salah satunya ialah keharusan pencantuman harga makanan. Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris dengan survey langsung pada usaa kuliner di wilayah Dalung Permai. Dari hasil penulisan ini didapatkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan kecurangan tersebut merupakan kelalaian dari pelaku usaha itu sendiri, konsumen yang tidak teliti dan pemerintah yang tidak tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku serta kepastian hukum terhadap konsumen. Pada pertanggungjawaban perselesaiannya dengan menggunakan sarana pengadilan ataupun musyawarah mufakat dimana konsumen dan pelaku usaha terkait di dalamnya. Penulisan penelitian artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengatahui penyebab terjadinya dan bagaimana penanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen karena tidak dicantumkannya harga makanan dalam daftar menu makanan. Kata kunci : perlindungan konsumen, harga, daftar menu ABSTRACT The purpose of this paper is to examine a loss experienced by consumers due to not including food prices in the food menu list and the relationship to consumer protection. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is clear how important the rights of all consumers should be fulfilled by every business actor, one of which is the obligation to include food prices. This writing method uses empirical research methods with direct surveys on culinary businesses in the Dalung Permai area. From the results of this paper, it is found that the factors that cause business actors to commit fraud are the negligence of the business actors themselves, consumers who are not careful and the government is not firm in giving sanctions to perpetrators and legal certainty to consumers. On the responsibility for the settlement by using court facilities or consensus deliberation where consumers and business actors are involved in it. The writing of this scientific article research aims to find out the causes of the occurrence and how the business actors are responsible for consumer losses because food prices are not included in the food menu list. Keywords : constumer protection, prices, menu list]]>
<![CDATA[LEGALITAS ASET KRIPTO MILIK ARTIS SEBAGAI SUBJEK KOMODITAS PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kadek Ayu Sri Cempakasari]]>;
<![CDATA[Dewa Gde Rudy]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji legalitas aset kripto milik artis serta upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa transaksi kripto di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep. Untuk dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia suatu aset kripto wajib memenuhi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019, aset kripto wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk dapat diperdagangkan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan yuridis mengenai legalitas aset kripto tersebut dan upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi kripto yang ada. Dalam hasil studi kemudian menunjukan bahwa keberadaan aset kripto milik artis di Indonesia masih banyak yang belum memiliki legalitas yang kuat serta belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai upaya perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap transaksi kripto. Kata Kunci: Aset Kripto, Investasi, Perlindungan Hukum, Penyelesaian Sengketa ABSTRACT The purpose of this study is to examine the the legality of crypto asset owned by artist from Indonesia’s law and regulation point of view as well as legal protection efforts and settlement of crypto transaction disputes in Indonesia. This study used a normative legal research method with a statutory approach and also conceptual approach. To have legality to be traded in Indonesia, crypto assets must be fulfill the requirements as stated in Attachment I of the Regulation of the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading Number 7 of 2020 concerning the Establishment of a List of Crypto Assets that can be Traded in the Physical Crypto Asset Market. These requirements must be fulfill because based on Article 3 paragraph (1) the Regulation of the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange, crypto assets are required to fulfill the requirements in accordance with the mechanism established that regulated by the National Regulatory Agency of the Commodity Futures Trading to be traded in Indonesia. Therefore, a juridical review is needed regarding the legality of these crypto assets, legal protection and dispute resolution existing crypto transactions. The study shows that many crypto assets owned by artists in Indonesia still not have strong legality and still no regulation that spesifically regulate about legal protection and dispute resolution on crypto transactions. Key Words: Crypto Assets, Investment, Legal Protection, Dispute Resolution]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI DALAM PASAR MODAL BAGI INVESTOR ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Winda Nandayani]]>;
<![CDATA[I Dewa Ayu Dwi Mayasari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penulisan ini menjelaskan perkembangan ekonomi di bidang investasi menengah yang meningkat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kegiatan masyarakat di pasar modal. Fokus penelitian adalah pengaturan regulasi larangan pasar modal dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan manipulasi pasar dan bentuk perlindungan hukum oleh instansi yang bertanggung jawab bagi investor yang mengalami kerugian oleh praktik manipulasi pasar di pasar modal. Metodologi penelitiam yang dipergunakan yakni penelitian normatif dengan mengkaji prinsip, konsep, teori, dan peraturan perundang-umdangan yang selaras dengan penelitian ini. Simpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa manipulasi pasar adalah aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan citra palsu dari aktivitas perdagangan. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada pasar modal bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap harga surat berharga dan menggiring fakta yang salah. Manipulasi pasar dilarang sebab akan mengurangi kredibilitas pasar modal maupun keyakinan masyarakat terhadap kegiatan pasar modal. Perlindungan hukum yang dapat ditawarkan adalah perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan edukasi publik dan pengawasan transaksi oleh OJK, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan: yudisial, non-yudisial, dan sanksi. Kata Kunci: Manipulasi Pasar, Pasar Modal, Investor ABSTRACT This paper describes the rapid development of the economy in the medium-sized investment sector. This is evidenced by the increase in public activity in the capital market. The focus of the research is the regulation of capital market prohibitions to prevent market manipulation practices and forms of legal protection by responsible agencies for investors who are harmed by market manipulation practices in the capital market. The research methodology is carried out by examining the principles, concepts, theories, and laws and regulations that are relevant to this discussion. The conclusion that can be drawn from this research is that market manipulation is an activity carried out to create a false image of trading activities. This activity is generally carried out in the capital market with the aim of influencing the price of securities and leading to false facts. Market manipulation is prohibited because it can damage the credibility of the capital market and public confidence in capital market activities. Legal protection that can be offered is preventive and repressive protection. Preventive legal protection is provided through public education and transaction supervision by OJK, while repressive legal protection is provided: judicial, non-judicial, and sanctions. Key Words: Market Manipulation, Capital Market, Investors]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DI PHK AKIBAT FORCE MAJEURE PANDEMI COVID 19 PASCA PENETAPAN UU CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[I Made Wiby Satriabawa]]>;
<![CDATA[Ni Luh Gede Astariyani]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Kajian berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Di PHK Akibat Force Majeure Pandemi Covid 19” dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pandemi Covid 19 ini dapat dikatakan sebagai kondisi Force Majeure dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang di dapat pekerja/buruh yang diputus hubungan kerja oleh pihak perusahaan akibat pandemi Covid 19. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat sarjana. Pembahasan lebih lanjut menyimpulkan pandemi Covid 19 ini merupakan keadaan Force Majeure dan dapat dijadikan alasan pemutusan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertanggungjawaban hukum wajib diberikan oleh pihak pengusaha terhadap pekerja/buruh berupa gaji/uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta pengganti hak yang seharusnya diterima. Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure, Pandemi Covid 19 Abstract The study entitled "Legal Responsibility to Workers / Laborers Which Is Discontinued Due to The Force Majeure Covid 19 Pandemic”, aims to percieve if the Covid 19 Pandemic can be consider as Force Majeure and how the legal responsibility is received by workers / laborers who have been discontinued due to the Covid 19 pandemic. This writing uses the normative writing method which is based on statutory regulations, legal theory, and the opinions of scholars. Further discussion concludes that the Covid 19 pandemic is considered as Force Majeure condition and can be used as an excuse for termination of employment in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The employer must give legal responsibility to workers / laborers in the form of severance pay, period of service pay, and compensation for rights that should be received Keywords: Discontinuation of employment, Force Majeure, Covid 19 Pandemic]]>
<![CDATA[PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DARI ASPEK HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[A.A. Triangga Jaya Sakti]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini untuk memberi pengetahuan mengenai pengaturan syarat keabsahan suatu kontrak perjanjian jual beli melalui internet dan bagaimana penyelesaian sengketa serta sanksi hukum pelanggaran pelaksanaan jual beli melalui internet (e-commerce). Dalam mengkaji permasalahan pada studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berdasarkan buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis dari studi ini diketahui bahwa keabsahan kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat kontrak telah terpenuhi, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata maka tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak jual beli secara transaksi e-commerce tersebut sah. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli secara transaksi e-commerce apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat ditempuh melalui litigasi, non litigasi, arbitrase, mediasi, negosiasi. Kata Kunci: E-Commerce, Perjanjian, Penyelesaian Sengketa. ABSTRACT The purpose of this study is to provide knowledge on setting the terms of validity of a contract of sale and purchase agreement through the internet and how the dispute resolution and legal sanctions violations of the implementation of the sale and purchase through the internet (e-commerce). In examining the problems in this research, normative legal research methods are used which is based on books and applicable laws and regulations. The results of the analysis of this study indicate that the validity of the contract depends on the fulfillment of the terms of the contract. If the terms of the contract have been fulfilled, as stated in Article 1320 of the Civil Code, it is possible that the contract of sale and purchase in an e-commerce transaction is valid. Settlement of disputes that occur in the sale and purchase agreement through e-commerce transactions if there is an aggrieved party that can be reached through litigation, non-litigation, arbitration, mediation, negotiation. Keywords E-Commerce, Agreement, Dispute Resolution.]]>
<![CDATA[PANDANGAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI SURROGATE MOTHER ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Wiadnyani Lestari]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum di Indonesia memandang Surrogate Mother. Surrogate mother ialah kontrak yang berkaitan dengan seorang wanita dan pihak lain di mana dia setuju untuk hamil dari hasil pembuahan suami serta istri, yang dimasukan ke dalam rahimnya, kemudian harus memberikan bayi itu pada suami dan istri yang bersangkutan setelah melahirkan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian Normatif. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder. Praktik Surrogate Mother sudah masuk ke negara Indonesia. Artikel ini membahas mengenai pandangan hukum di Indonesia mengenai surrogate mother apakah legal atau tidak dan mengenai perlu atau tidaknya peraturan mengkhusus mengenai surrogate mother. Keberadaan Surrogate mother di Indonesia masih belum dikatakan sebagai tindakan yang legal dan pengaturan mengkhusus mengenai surrogate mother sangatlah diperlukan agar terdapat kepastian hukum. Kata kunci : Surrogate Mother, Pandangan, Hukum di Indonesia. ABSTRACT The purpose of this journal research is to find out how the law in Indonesia views Surrogate Mother. Surrogate mothership is a contract between a woman and another party in which she agrees to get pregnant as a result of the marriage of the husband and wife fertilization, It has been put in her uterus, and then must hand over the baby to the husband and wife concerned after giving birth. The research method used is a normative research method. The type of data utilized is secondary information. Surrogate Mother practice has entered Indonesia. This article discusses legal views in Indonesia regarding whether surrogate mothers are legal or not and whether or not special regulations regarding surrogate mothers are needed. In Indonesia, surrogate mothers are still not considered a legal act and special arrangements regarding surrogate mothers are needed so that there is legal certainty. Key Words : Surrogate Mother, View, Indonesian Law.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Angelin Rachelia]]>;
<![CDATA[Putu Devi Yustisia Utami]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan non-litigasi dan memahami kesesuaian dengan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), melalui studi literatur, studi dokumen dan analisis peraturan terkait Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Hasil studi menunjukan bahwasanya berdasarkan “POJK Nomor 61/POJK.07/2020”, urgensi pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah untuk terlaksananya penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sesuai dengan urgensi tersebut maka penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative dispute resolution) merupakan proses yang sering dilakukan dalam penyelesaian sengketa perbankan. Kata Kunci : Sektor Jasa Keuangan, Sengketa Perbankan, Alternatif Penyelesaian Sengketa ABSTRACT This study aims to analyze the existence of alternative dispute resolution institution in resolving banking dispute through non-litigation method and understanding the alignment of the settlement regulation according to the primary legal materials. The method used in this paper is normative juridical through literature study, documents study referring to the statute approach. The results of the study show that according to the “Financial Services Authority Regulation no. 61/POJK.07/2020”, fast, efficient and win-win solution dispute resolution as the urgency of alternative dispute resolution institution existence. In compliance with this urgency, alternative dispute resolution is a common legal action taken in banking dispute resolution. Keywords : Financial Services, Banking Dispute, Alternative Dispute Resolutio.]]>
